Latest Updates

Surat Pengantar dan Sambutan Mendikbud Pada Hari Pertama Masuk Sekolah Juli 2015

Surat Pengantar dan Sambutan Mendikbud Pada Hari Pertama Masuk Sekolah Juli 2015

Surat Pengantar dan Sambutan Mendikbud Pada Hari Pertama Masuk Sekolah Juli 2015

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi
Seluruh Indonesia
Dalam rangka implementasi Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti di sekolah, berikut kami sampaikan Sambutan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada hari pertama sekolah tahun ajaran 2015/2016.

Sambutan ini agar dibacakan oleh kepala sekolah pada semua jenjang pendidikan pada saat upacara bendera hari Senin 27 Juli 2015 atau pada saat hari pertama masuk sekolah.

Demikian mohon dapat dikoordinasikan pelaksanaanya di daerah masing-masing. Atasperhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.
download naskah sambutan disini

Download Aplikasi Dapodikdas Versi 4.0.0

Download Aplikasi Dapodikdas Versi 4.0.0
Pada tahun ajaran 2015/2016 aplikasi Dapodik untuk pengumpulan/ updating data individual Satuan Pendidikan, Peserta Didik , Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah diluncurkan dengan versi 4.00.
Perubahan dari versi 3.03 mejadi 4.00 berkaitan dengan hal-hal berikut:
  1. [Perbaikan] Pelebaran 14 digit pada kolom NRG di Riwayat Sertifikasi
  2. [Pembaruan] Kolom NPWP Sekolah di Form Sekolah
  3. [Pembaruan] Isian Hobby di form Registrasi Peserta Didik
  4. [Pembaruan] Isian Cita-cita di form Registrasi Peserta Didik
  5. [Pembaruan] Isian No SKHUN untuk jenjang SMP di form Registrasi Peserta Didik
  6. [Pembaruan] Isian No Peserta UN untuk jenjang SMP di form Registrasi Peserta Didik
  7. [Pembaruan] Isian No Seri Ijazah di form Registrasi Peserta Didik
  8. [Pembaruan] migrasi / pemindahan isi data dari kolom SKHUN ke kolom no peserta ujijan
  9. [Pembaruan] Modul Layanan Khusus Sekolah
  10. [Pembaruan] Modul Program Inklusi Sekolah
  11. [Pembaruan] Kolom "Keterangan" pada tabel Prasarana
  12. [Pembaruan] Kolom "Spesifikasi" pada tabel Sarana
  13. [Pembaruan] Menu Unduh Daftar Peserta Didik Keluar
  14. [Pembaruan] Menonaktifkan isian lintang dan bujur di form Sekolah
  15. [Pembaruan] Modul tambah peserta didik baru/mutasi secara online
  16. [Pembaruan] Penguncian nama, NUPTK, Tanggal Lahir, Nama Ibu Kandung, dan Jenis Kelamin pada data PTK.
  17. [Pembaruan] Penguncian nama, NISN, Tanggal Lahir, nama ibukandung pada data Peserta DIdik
  18. [Pembaruan] Penambahan referensi kurikulum pada sekolah SPK
  19. [Pembaruan] Penambahan referensi kurikulum pada sekolah SLB
  20. [Pembaruan] Penambahan status gugus di tabel sekolah
  21. [Pembaruan] Nama Kolom KPS di tabel peserta didik diubah menjadi KPS/KKS/KIP/PKH
  22. [Pembaruan] pembukaan semester 1 tahun ajaran 2015/2016
  23. [Pembaruan] penambahan referensi wilayah level desa
  24. [Pembaruan] modul validasi 2 arah
  25. [Pembaruan] modifikasi tema warna / tampilan aplikasi
Dengan telah terbitnya versi baru ini, diinstruksikan kepada operator sekolah SD, SDLB, SMPLB dan SLB memutakhirkan datanya dan melakukan sinkronisasi data sampai dengan tanggal 31 agustus 2015.

Aplikasi Dapodik versi 4.00 dan petunjuk penggunaannya dapat diunduh di menu dokumentasi dan unduhan aplikasi web www.dapo.dikdas.kemdikbud.go.id/laman/unduh.

Daftar Nama PTK yang sudah Valid dan tidak Valid

Daftar Nama PTK yang sudah Valid dan tidak Valid
Daftar Nama PTK yang sudah Valid dan tidak Valid 

Daftar Nama PTK yang sudah Valid dan tidak Valid 
Dapodikdas dalam penetuan tunjangan Sertifikasi mungkin ada nama ayang yang berstatus masih belum valid sehingga menyebabkan proses penerbitan SKTP jadi terhambat , Ada beberapa Data PTK yang harus diperbaiki di aplikasi dapodik diantaranya sebagai berikut 

  1. JJM Tidak Memenuhi Syarat.
  2. NUPTK Bermasalah.
  3. NUPTK yg dientri berbeda dgn Database.
  4. Sekolah Induk Tidak diketahui.
  5. Riwayat Pendidikan Tidak diisi.
  6. Tempat Tugas tidak diketahui
  7. Tidak ada sekolah induk dipilih (dicentang).
  8. Jenis PTK pada Dapodik Bukan Guru.
  9. Memasuki Usia Pensiun.
  10. Tugas Tambahan Tidak Valid
  11. Sudah Pensiun.
  12. Jenis PTK pada Dapodik Bukan Guru
  13. Riwayat gaji berkala dan Kepangkatan belum benar.
  14. Sumber Gaji tidak jelas (lainnya).
  15. Tidak ada sekolah induk dipilih (dicentang)
Selain permasalahan di atas masih banyak permasalahan lain yang menyebabkan Data guru di aplikasi dapodikdas tidak Valid. Berikut Daftar nama guru yang sudah valid dan Tidak valid  di Info PTK dapodikdas 2015. Silahkan Download Untuk melihat daftarnya:
Daftar Nama PTK yang sudah Valid dan tidak Valid
Daftar Nama PTK yang sudah Valid dan tidak Valid 

Daftar Nama PTK Yang bersertifikat Pendidk Non PNS (SD.SMP,SLB) Dana Penyaluran Transfer Dari Pusat 

Klik Disini 

Daftar Nama PTK yang Bersertifikat Pendidik PNS ( SD, SMP, SLB ) Penyaluran Sertifikasi Melalui Transfer Daerah sebelum ke rekening masing-masing 

Klik disini

Silahkan memilih nama kabupaten untuk melihat daftar nama gurunya. Jika belum valid maka ada keterangan tentang permasalahan yang ada dan jika sudah valid maka sudah ada SK tunjangan nya. Bagi yang belum valid silahkan perbaiki melalui aplikasi dapodikdas dan melakukan sinkronisasi.

Sekian Informasinya Semoga Bermanfaat buat kita Semua , Khususnya Bapak/Ibu Guru yang Sudah Sertifikasi , .....

Thank you for visiting, good luck for you all...

Cara Menulis Daftar Pustaka

daftar pustaka
Bagaimana cara menuliskan daftar pustaka pada karya ilmiah anda?

Cara Menulis Daftar Pustaka

Bila saat ini anda sedang menulis proposal ptk atau laporan ptk, atau karya tulis ilmiah lainnya, maka salah satu bagian penting dari karya tulis itu adalah pencantuman daftar kepustakaan atau daftar referensi yang dimuat dalam bentuk daftar pustaka. Lazimnya daftar pustaka dicantumkan setelah bab kesimpulan dan saran. Untuk menulis daftar pustaka sendiri ada tata aturan yang harus dipenuhi. Berikut ini blog kami akan membagi cara bagaimana menulis daftar pustaka.

Daftar pustaka adalah daftar karya tulis yang digunakan atau dimanfaatkan oleh penulis selama menyusun karya tulisnya lalu kemudian karya tulis tersebut digunakannya sebagai acuan. Pada setiap karya ilmiah, daftar pustaka harus ada sebagai bukti keberadaan sumber acuan. Beberapa aturan umum yang digunakan untuk menulis daftar pustaka adalah sebagai berikut:

Cara Menulis Nama pengarang/penulis

Berkaitan dengan nama pengarang, selalu ditulis tanpa gelar dengan mendahulukan nama belakang. Setelah nama belakang ditulis, lalu diberi tanda koma (,) baru kemudian disambung dengan nama depan. Sementara untuk nama Cina penulisannya tidak perlu dibalik karena pada nama Cina nama keluarga (marga) sudah diletakkan di depan.

Contoh:
Nama SebenarnyaCara Menuliskannya
Abdul MajidMajid, Abdul
Selamat Hadi WiyonoWiyono, Selamat Hadi
Kim Jung IlKim Jung Il

Bila pengarang/penulis lebih dari dua orang Apabila kita menggunakan literatur dari karya tulis dengan pengarang lebih dari dua orang, maka hanya nama pengarang pertama yang ditulis. Nama-nama pengarang lainnya digantikan dengan ‘dkk’.

Contoh:
Nama Pengarang Lebih dari DuaCara Menuliskannya
Kendal B. Taft, John G. McVernon, Charles Siegel, Donna O’Brien, dan Timothy HoustonTaft, B. Kendal dkk

Cara Menulis Tahun Penerbitan

Tahun penerbitan dituliskan di belakang nama pengarang, setelah tanda titik (.).

Cara Menulis Judul Buku 

Tuliskan judul buku dengan dicetak miring (italic), kemudian setiap awal kata ditulis dengan huruf kapital. Judul ditulis setelah tanda titik (.) di belakang tahun penerbitan, kemudian diakhiri pula dengan tanda titik (.).

Cara Menulis Judul Artkel 

Penulisan judul artikel mempunyai tatacara yang berbeda dengan penulisan judul buku. Bilamana judul buku ditulis dengan huruf kapital di awal setiap kata, maka untuk judul artikel, huruf kapital hanya digunakan pada huruf awal kata permulaan dari judul artikel saja.

Contoh:
.JudulCara Menuliskannya
BukuDeveloping MindsDeveloping Minds
ArtikelHow To Teach Students So RememberHow to teach so students remember

Cara Menulis Kota Tempat Buku Diterbitkan dan Nama Penerbit 

Setelah judul, dibelakang tanda titik (.) dituliskan nama kota tempat buku diterbitkan kemudian beri tanda titik dua (:) lalu tulis nama penerbit, dan akhiri dengan tanda titik.

Contoh:
Banjarmasin: Alifa Alternatif Media.

Agar lebih jelas mengenai tata aturan penulisan daftar pustaka ini, perhatikan pula contoh-contoh berikut ini:

Cara Menulis Karya Individual dari Internet: 

Hithcoock, S. 1996. A Survey of STM Online Journals. 1990-95: The Calm Before The Storm, (Online), (http://journal.ecs.soton.ac.uk/survey.html, diakses 12 Juni 2012).

Cara Menulis Artikel dari Jurnal di Internet: 

Kumaidi. 1998. Pengukuran Bekal Awal Belajar dan Pengembangan Tesnya. Jurnal Ilmu Pendidikan, (Online), Jilid 5, Nomor 4, (http://www.malang.ac.id, diakses 14 Juli 2012).

Buku dengan satu pengarang:

Sampurno, Adi. 2012. Gejala-Gejala Keracunan Pada Anak Balita. Jakarta: Insan Cendekia.

Buku dengan dua pengarang:

Jalal, Abdul dan Kisman, Muhammad. 2011. Pendidikan Karakter untuk Pelajar-Pelajar Indonesia. Surakarta: Obor Pendidikan.

Buku dengan pengarang lebih dari dua:

Luminto, Herry Asman. 2009. Menggugah Nurani Penguasa Dan Birokrat Di Negeri Tikus. Jakarta: Pena Buana.

Artikel dalam buku dengan editor (penyunting):

Alwright, R. 1998. Language learning through communication practice. Dalam C.J. Broomfit dan K. Johnson (peny,). The Communicative Approach to language Teaching. Oxford, England: Oxford University Press, 167 – 182.

Artikel dari jurnal:

Elisa, Nahdiatul. 2012. Penerapan metode bermain peran dalam pembelajaran matematika di SDN Pinang Seratus. Jurnal PTK Guru Indonesia, 15-20.

Makalah:

Pakpahan, J. 1994. Pendidikan sistem ganda pada sekolah kejuruan. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Temu Karya VII Forum Komunikasi FPTK/JPTK se-Indonesia di IKIP Surabaya (Tidak Diterbitkan). IKIP Surabaya.

Artikel dari Surat Kabar/Koran:

Lopa, baharuddin. 1987. Boutros-Boutros Ghali dan Penegakan HAM. Jawa Pos. Sabtu Wage 4 Januari 1987, hlm 4.

Publikasi Pemerintah dengan Pengarang:

Abdullah, A. 1983. Pendidikan Umum dan Pendidikan Kejuruan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Publikasi Pemerintah tanpa pengarang:

Dikdasmen. 1993. Data/Informasi Keadaan SLB Negeri dan Swasta. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Skripsi/Tesis/Disertasi:

Marisha, Caca. 2011. Kemampuan Siswa Kelas VIIB dalam Berhitung Bilangan Bulat: Sebuah Penelitian Tindakan Kelas (Skripsi S1 Tidak Diterbitkan). Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Palangkaraya.

Permasalahan Pemerataan Pendidikan Nasional

Hal dasar yang sangat dibutuhkan dalam upaya pemerataan pendidikan Indonesia adalah dana serta birokrasi yang jelas dan mudah. Dana dibutuhkan oleh pemerintah untuk memperbaiki sarana dan prasana sekolah yang ada di daerah, membiayai guru yang berkualitas, membangun atau menciptakan sumber daya manusia di daerah, dan pemberian subsidi supaya seluruh golongan masyarakat dapat menjangkau biaya pendidikan. Jelas dan mudahnya birokrasi sangat membantu kelancaran pemeratan pendidikan di setiap pelosok negeri Indonesia. Kekurangan dana jangan sekali-kali dijadikan alasan oleh pemerintah bahwa pendidikan tidak bisa merata secara keseluruhan.

Sudah ditetapkan di dalam UUD 1945 bahwa Negara sudah menganggarkan sekurang-kurangnya 20% dari APBD dan APBN untuk keperluan atau kebutuhan penyelenggaran pendidikan nasional. Di dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 dijelaskan juga Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 mengatur anggaran pendidikan tahun 2012 sebesar Rp289.957.815.783.800,00. Sudah jelas sekali bahwa anggaran untuk pendidikan begitu banyak. Dengan anggaran yang begitu banyak seharusnya pemeratan pendidikan di Indonesia dapat terlaksana dengan baik.

Kenyataannya sampai sekarang masih banyak ditemui anak putus sekolah, ini dikarenakan mahalnya biaya pendidikan. Banyak ditemui gedung yang tidak layak pakai yang masih digunakan untuk aktivitas belajar di sekolah. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah “kenapa hal ini bisa terjadi”. Disinyalir salah satu penyebabnya adalah korupsi. Alokasi uang negara yang seharusnya untuk biaya pembangunan pendidikan banyak digelapkan oleh beberapa oknum. Hal inilah yang menjadi penyebab pembangunan pendidikan di daerah terpencil mengalami ketertinggalan. Disamping korupsi, faktor penghambat terlaksananya kelancaran pemerataan pendidikan di Indonesia adalah birokrasi yang tidak jelas dan sulit.

Kesimpulan yang dapat diambil yakni ada dua hal yang perlu dikritisi supaya pendidikan di Indonesia merata dan adil untuk tiap daerah, yang pertama adalah perlunya pengawasan dana APBD dan APBN yang dialokasikan untuk biaya pendidikan dan ketegasan supaya tidak terjadi kebocoran anggaran.

Bila seluruh alokasi dana pendidikan dapat digunakan sepenuhnya, diyakini akan terjadi peningkatan sarana dan prasarana sekolah, penugasan tenaga pengajar yang kompeten di daerah terpencil dapat dibiayai, adanya subsidi menjadikan biaya pendidikan menjadi terjangkau oleh seluruh golongan masyarakat. Supaya pemerataan pendidikan berjalan lancar dan baik juga diperlukan sistem birokrasi yang jelas, mudah, dan efisien. Jika kedua faktor diatas dapat disenergikan dengan baik, maka cita-cita bangsa untuk mencerdaskan segenap kehidupan bangsa dapat tercapai dengan baik.

Kebijakan Mendikbud dan MenPAN-RB tentang Sanksi Penggunaan Ijazah Palsu Bagi PNS

Kebijakan Mendikbud dan MenPAN-RB tentang Sanksi Penggunaan Ijazah Palsu Bagi PNS

Menteri Penididkan dan Kebudayaan " Anies Baswedan " tidak akan melindungi oknum guru yang kedapatan menggunakan Ijazah palsu . Menurutnya penggunaan ijazah palsu layak dipecat.

" Kalau prosesnya untuk menjadi guru sudah tidak benar bagaimana hasilnya , semua yang palsu itu pasti dibatalkan ' Kata mendikbud " Anies Baswedan "

Anies berpendapat , Pemakai ijazah palsu adalah orang yang merendahkan profesinya sendiri.

oleh karena itu , mantan rektor Universitas Paramadian ini mendudkung penuh usaha menteri pendidikan Tinggi M.Nasir memerangi penggunaan ijzah palsu , Anies berharap kolegannya itu tidak pandang buluh dalam menjalankan misinya tersebut.
Maju terus , pokonya indonesia harus bersih dari orang-orang yang mau mengunakan jalan pintas , setiap warga diproses ,jangan dibedakan guru atau bukan , swasta atau pegawai ngeri 

Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenPAN-RB) Yuddy Crisnandi memastikan, PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu tidak akan dijatuhi sanski pemecatan .

MenPAN-RB beranggapan , sanksi pemecatan mustahil dilakukan karena untuk menjadi PNS , Seseorang itu sudah melalui serangkain tahapan seleksi dan pengangkatan.

" Tidak bisa dipecat dong , karena mereka ini sudah melalui proses seleksi yang panjang . sanksi tetap diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ( PP ) No.53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS " Ujar MenPAN-RB Yuddi Crisnandi .

Sanksi yang diberikan hanya berupa pencopotan dari jabtan dan penurunan pangkat satu Tingkat , Sanksi ini menurut Yuddi sudah cukup membuat Jera PNS.

" Kami sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan Ijazah Sarjana , bagi pemakai ijazah palsu , sanksinya sudah sangat jelas "

Sekian Informasinya semoga ada manfaatnya.....

Soal Uji Kompetensi Kepala Sekolah Tahun 2015

Soal Uji Kompetensi Kepala Sekolah Tahun 2015
BPSDMPK-PMP Kemdikbud akan melaksanakan Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKKS) dalam rangka pelaksanaan program keprofesian berkelanjutan (PKB). Selain Kepala Sekolah, juga akan dilaksanakan Uji Kompetensi Pengawas Sekolah (UKPS). Jadwal rinci pelaksanaan uji kompetensi ditetapkan oleh masing-masing Dinas Pendidikan Kab/Kota.


Data peserta UKKS dan UKPS tahun 2015 yang diikuti oleh seluruh Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah ini bersumber dari pendataan PADAMU NEGERI yang dikelola oleh BPSDMPK-PMP Kemdikbud. Uji kompetensi ini untuk memetakan kompetensi dan bahan penyusunan data dasar (base line) kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.

BPSDMPK-PMP Kemdikbud telah merilis kisi-kisi uji kompetensi kepala sekolah baik sekolah atau madrasah binaan Kemdibud dan Kemenag. Kisi-kisi UKKS ini sebagai acuan pembuatan soal uji komptensi bagi Kepala Sekolah tahun 2015. Kisi-kisi UKKS tahun 2015 dapat didownload di tautan berikut ini:



Selain itu, untuk menghadapi UKKS yang dilaksanakan secara online ini, Kepala Sekolah harus kembali belajar. Kemimpinan, supervisi, manajerial dan pengembangan sekolah merupakan materi UKKS. Contoh soal-soal UKKS tahun 2015 sesuai dengan kisi-kisi yang dibuat BPSDMPK-PMP Kemdikbud dapat didownload di tautan berikut ini:


Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Sekolah akan menjadi target pelatihan kepemimpinan. Menurut Mendikbud Anies Baswedan, selama ini kepala sekolah langsung diangkat dari guru, tanpa pelatihan. Selain itu Kemdikbud juga akan melatih para guru untuk meningkatkan kompetensi mengajar, kualitas, dan bidang studi pengajaran. [Infosekolah.Net

PEMAHAMAN KENORMALAN ROMBEL KAITAN DENGAN JAM MENGAJAR

PEMAHAMAN KENORMALAN ROMBEL KAITAN DENGAN JAM MENGAJAR
1.  Kenormalan rombel hanya dipengaruhi dari mapping jam mengajar pada MATPEL WAJIB dan MATPEL WAJIB (TAMBAHAN JAM).
2. Suatu Rombel bisa dikatakan NORMAL, bila JJM PADA MATPEL WAJIB MAKSIMAL 32 JAM dan JJM PADA MATPEL WAJIB (TAMBAHAN JAM) MAKSIMAL 4 JAM.
3. Untuk Kelas rendah di SD (Kelas 1, 2, 3) JJM Maksimal Rombel yang dianggap NORMAL oleh P2TK adalah Maksimal 32 jam. Sedang untuk kelas tinggi maksimal JJM Rombel adalah 36 jam dengan mengacu pada ketentuan poin 2.
4.      Jam tiap Mapel pada Matpel Wajib harus diisi sesuai jam max yang tertera pada aplikasi dibagian kanan tiap mapelnya.
Contoh Cara Mapping untuk SD pada kelompok Matpel Wajib,
       -          YANG BENAR : GK=24jam, PJOK=4jam, PAI=3jam (1 JAM FREE BIARKAN)
       -          YANG SALAH : GK=24jam, PJOK=4jam, PAI=2jam, 
               Mulok Potensi Daerah=2jam.
5.     Jam MATPEL TAMBAHAN TIDAK MEMPENGARUHI KENORMALAN ROMBEL dan tidak termasuk yang terakumulasi pada kewajiban JJM Maksimal Rombel 36 jam.

CARA MENDAFTARKAN OPS KE SDM-PDSP KEMDIKBUD

informasipendidikan.net - salam satu data para operator, kali ini saya akan share bagaimana sih cara mendaftarkan nama kita sebagai ops ke SDM - PDSP KEMDIKBUD. ?? Apa itu penting ?? banyak sekali para ops yang bertanya demikian. namun yang pasti jawabanya adalah jika kita memang benar-benar sebagai operator ikuti peraturan dari pemerintah , jika itu resmi. semoga nantinya kita sebagai ops akan diakui keberadaanya.

Berikut cara mendaftarkan ops ke SDM-PDSP :


CATATAN 
JIKA ANDA SEBELUMNYA SUDAH TERDAFTAR SILAHKAN KLIK "LOGIN"
BIASNYA MENGGUNAKAN LOGIN DAPODIK
NAMUN JIKA ANDA BELUM BISA LOGIN BERARTI ANDA TIDAK TERDAFTAR
SILAHKAN IKUTI LANGKAH SELANJUTNYA


KLIK Registrasi Anggota  "PILIH OPERATOR SEKOLAH"

akan muncul gambar seperti dibawah


ISI SEMUA DATA 
KET 

MASUKAN EMAIL SEKOLAH UNTUK ANDA YANG OPERATOR DAPODIK

NAMUN JIKA OPERATOR LEBIH DARI SATU SILAHKAN DAFTAR SEPERTI DARI AWAL DAN MENGGUNAKAN EMAIL PRIBADI


TERAKHIR JANGAN SAMPAI LUPA, UNGGAH SK OPERATOR ANDA. DITANDA TANGANI KEPALA SEKOLAH

KLIK REGISTRASI
TUNGGU 2 HARI
DAN CEK PADA TAB ( SEPERTI DI GAMBAR BAWAH )

MASUKA EMAIL YANG ANDA DAFTARKAN
JIKA SUDA TERDAFTAR AKAN ADA KETERANGAN, AKUN ANDA SUDAH AKTIF, SILAHKAN LOGIN.

Selesai , semoga bermanfaat

CONTOH SURAT PENUGASAN OPS 2015


CARA EDIT PROFIL DAN CEK APAKAH ANDA TERDAFTAR, BISA LIHAT >>>> DISINI <<<< 

300 Ribu Guru akan diangkat PNS bulan Sepetember 2015


Selamat malam Bapak/Ibu Guru , kali ini kami akan memberikan informasi tentang kabar gembira mengenai pengangkatan 300 ribu Guru jadi PNS . untuk lebih jelasnya mari kita simak beritanya dibawah ini  ………..

Pemerintah akan mengangkat 300 ribu Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada September 2015 nanti.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Yuddy Chrisnandi mengatakan, dari 300 ribu calon Guru PNS itu, sebanyak 80 ribu diantaranya mantan Guru honorer.
300 Ribu Guru akan diangkat PNS bulan Sepetember 2015
MenPAN-RB

Sekitar 80 ribu guru honorer itu untuk menyelesaikan sisa honorer terakhir. Jadi seluruh honorer yang sudah masukdata base tahun 2014 akan selesai tahun ini,” ujar Menpan di Istana Negara.

Menurut Menpan, guru-guru honorer yang belum terdaftar itu akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) tersendiri dan pengangkatannya berlangsung tahun 2010. “Sebab untuk tahun 2015 hanya satu kali pengangkatan,” jelas Menpan

Bagi pengangkatan PNS guru agama, Peraturan Pemerintah (PP) akan disiapkan Departemen Agama. Sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) Guru PNS disiapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.kemudian Peraturan Pemerintah  untuk guru akan disiapkan Depag ( Departemen Agama )

Demikian Berita dan informasi yang dapat kami  berikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semua, sekian dan terima kasih atas kunjungan bapak dan ibu guru semua



Preview on Feedage: info-ptk-sekolah-dapodik-nisn-guru Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to Windows Live iPing-it Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki

Followers

Google+ Followers

Temukan Kami di Facebook