Latest Updates

BEASISWA S2 UNTUK GURU MADRASAH


Beasiswa studi S2 untuk Guru Madrasah adalah program pemberian beasiswa yang diperuntukan 1)  Guru PNS Kementerian Agama yang mengajar pada MTs dan/atau MA; 2)Guru PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada MTS/MA; 3) Guru tetap yayasan yang mengajar pada madrasah swasta (MTs Swasta atau MA Swasta) dan: 4) Guru Bukan PNS yang mengajar pada madrasah negeri (MTsN dan/atau MAN). Formulir Pendaftaran diterima oleh Perguruan Tinggi Mitra penyelenggara paling lambat tanggal 15 Agustus 2015

Penerima Beasiswa adalah guru madrasah (MTs atau MA) yang memenuhi syarat Ketentuan  Umum sebagai berikut:
  • Berpendidikan S-1/D-IV;
  • Pengampu salah satu dari mata pelajaran berikut: Matematka, Bahasa Inggris, Sains (Fisika, Biologi, Kimia), keagamaan (Akidah-Akhlak, Alqur`an-Hadis, Fikih, Sejarah dan Kebudayaan Islam) atau Bahasa Arab yang ijasah S-1/D-IV-nya sesuai/relevan dengan tugas mengajarnya;
  • Diutamakan yang belum sertifikasi;
  • Berusia maksimal 40 tahun pada tahun 2015;
  • Memiliki IPK minimal 2,75 pada skala 4,00 pada jenjang pendidikan S-1/D-IV;
  • Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Penerima Beasiswa adalah guru madrasah (MTs atau MA) yang memenuhi syarat Ketentuan  Khusus sebagai berikut:
  • Diangkat dalam jabatan guru minimal 2 (dua) tahun (khusus untuk PNS);
  • Mendapat persetujuan dari atasan (untuk PNS dan Bukan PNS yang mengajar pada madrasah negeri);
  • Memiliki pengalaman mengajar di satuan administrasi pangkal (satminkal) minimal 5 tahun (guru tetap yayasan dan guru Bukan PNS yang mengajar di MTsN atau MAN). Dibuktikan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
  • Memperoleh ijin belajar dan diijinkan kembali mengajar di satminkal dari ketua yayasan penyelenggara pendidikan (khusus untuk Bukan PNS);
  • Program studi yang dipilih sesuai (relevan) dengan ijasah S-1 dan tugas mengajarnya;
  • Lulus seleksi;
  • Membuat pernyataan tentang kesanggupan nyelesaikan studi dalam 2 (dua) tahun di atas kertas bermeterai;
  • Selama mengikuti program, peserta tidak dibenarkan mengikuti studi S2 lain atas biaya sendiri atau beasiswa dari instansi lain;
  • Selama mengikuti program, yang bersangkutan dibebastugaskan dari tugas keguruan atau tugas lainnya.

Adapun kriteria calon dan penerima beasiswa dan mechanism pendaftaran  dapat didownload dibawah ini:




source : animulyana.blogspot.com

MEKANISME TUNJANGAN PROFESI GURU DAN PENERBITAN SKTP 2015

MEKANISME TUNJANGAN PROFESI GURU DAN PENERBITAN SKTP 2015


Berikut ini Mekanisme Penerbitan SKTP tahun 2015 dan Mekanisme  penyaluran  tunjangan  sertifikasi atau profesi  tahun 2015. Adapun Mekanisme Penerbitan SKTP tahun 2015 dilakukan dengan 2 (dua) cara:

a. Penerbitan  SKTP  dilakukan  dengan  cara  digital,  yaitu  menggunakan  sistem  Data Pokok Pendidikan (Dapodik). SKTP diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan PTK Dikdas secara  otomatis  dengan  menggunakan  data  PTK  dari  Dapodik  setelah  data  valid menurut  sistem.  Dinas  Kabupaten/kota  berhak  mengajukan  pembatalan  penerbitan SKTP jika calon penerima tidak memenuhi persyaratan. Pengajuan pembatalan diberi waktu selama tujuh (7) hari setelah data dinyatakan valid.

b.  Secara  manual  yaitu  dinas  pendidikan  kabupaten/kota  dan  Provinsi DKI  Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta melakukan  verifikasi  data pendukung persyaratan calon penerima tunjangan profesi. Setelah data dinyatakan valid, kemudian diusulkan oleh  dinas  pendidikan  kabupaten/kota  dan  provinsi  DKI  Jakarta  ke  Direktorat Pembinaan PTK terkait untuk diterbitkan SKTP- nya. 

Apabila  terjadi  kesalahan  data  guru pada  keputusan  yang  telah  diterbitkan, maka Direktorat  Pembinaan  PTK  Pendidikan  Dasar  dapat  melakukan  penyesuaian perubahan  data berdasarkan  data  perubahan individu penerima tunjangan profesi melalui proses pemutakhiran data di Dapodik atau rekap usulan perubahan dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk sistem manual

Direktorat Pembinaan  PTK  terkait  menyusun  dan  menetapkan  daftar  penerima  tunjangan profesi sebagaimana Lampiran yang berdasarkan:
a.  Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penerima tunjangan profesi guru.
b.  Keputusan Kepegawaian yang menunjukkan gaji pokok dan/atau gaji berkala.
c.  Keputusan  melaksanakan  kegiatan  mengajar  bagi  guru  satuan  pendidikan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme  penyaluran  tunjangan  sertifikasi atau profesi  tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1.  Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan, dulu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu  Pendidikan,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  menerbitkan  data  kelulusan dan Nomor Registrasi Guru (NRG).

2.  Direktorat  Pembinaan  PTK  Dikdas  menerbitkan  SKTP  2  (dua)  tahap  dalam  satu  tahun. Tahap 1 berlaku untuk semester satu,terhitung  mulai bulan Januari sampai dengan Juni (6 bulan),  sedangkan  tahap  2  berlaku  untuk  semester  dua  terhitung  mulai  bulan  Juli  sampai dengan Desember (6 bulan). Direktorat Pembinaan PTK Dikmen dan PAUDNI menerbitkan SKTP 1 (satu) kali dalam satu tahun.

3.  SKTP  diterbitkan  oleh  Direktorat  Pembinaan  PTK  terkait  untuk  calon  penerima  tunjangan profesi  yang  memenuhi  syarat,  kemudian  menyampaikannya  ke provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

4.  Apabila  ada  perubahan  data  individu  penerima  tunjangan  profesi,  maka  akan  diterbitkan SKTP  baru  pada  semester  berikutnya  bagi  jenjang  guru  dikdas  dan  pada  tahun  berikutnya bagi  jenjang  guru  Dikmen  dan  PAUDNI  dengan  disertai  bukti  perubahan  data  dari  dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

5.  Guru  memiliki  hasil  penilaian  kinerja  sebagaimana  tercantum  dalam  Format yang  ada  di Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor 35  Tahun  2010  tentang  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan  Jabatan  Fungsional  Guru dan Angka  Kreditnya. Dalam  masa  transisi,  sampai dengan  akhir  tahun  2015,  tunjangan  profesi  diberikan  bagi  guru tanpa memperhitungkan nilai dari hasil penilaian kinerja guru dan instrumen sesuai dengan Permendiknas Nomor 35 Tahun  2010  tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Jabatan  Fungsional  Guru  dan  Angka Kreditnya..
Bagi  guru  yang  telah  melaksanakan  penilaian  kinerja  guru  sumatif  tahun  2014,  hasil penilaian  kinerja  gurunya  dilaporkan  kepada  kepala  dinas  pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada awal tahun 2015. 
Bagi guru yang belum pernah melaksanakan penilaian kinerja guru, wajib melaksanakannya pada awal tahun 2015 (penilaian formatif) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 35  Tahun  2010  dan  Buku  Pedoman  Penilaian  Kinerja  Guru  dari  Departemen  Pendidikan Nasional.
Hasil  penilaian  kinerja  guru  inilah  yang  menjadi  bukti  pelaksanaan  penilaian  kinerja  guru  untuk  pembayaran tunjangan profesi tahun 2015. Hasil Penilaian kinerja guru yang diakui adalah hasil penilaian yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.
Untuk  tahun-tahun  berikutnya,  guru  wajib  meningkatkan  hasil  penilaian  kinerja sumatif tahun  2015 karena  mulai  tahun  2016 tunjangan  profesi  akan  diberikan  bagi  guru  dengan hasil  penilaian  kinerja  guru  minimal  baik. Mekanisme  verifikasi  hasil  penilaian  kinerja  guru diatur sebagai berikut.
a.  Untuk jenjang pendidikan dasar, pengawas memverifikasi hasil penilaian kinerja guru terhadap  guru  yang  menjadi  binaannya,  mengentrikan  hasilnya  melalui  aplikasi SIMPAK,  dan  melaporkannya  kepada  dinas  pendidikan  provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. 
b.  Untuk  Jenjang  pendidikan  Anak  Usia Dini  dan  Pendidikan  Menengah,  hasil  penilaian kinerja guru diverifikasi oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

6.  Untuk jenjang PAUDNI dan pendidikan menengah, guru yang memenuhi persyaratan SKTP nya  akan  diterbitkan. Tunjangan  profesi  guru  dibayarkan  setelah  dinas  pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai  dengan  kewenangannya  memverifikasi  hasil  penilaian kinerja guru.

7.  Untuk  jenjang  pendidikan  dasar, guru  yang  memenuhi  persyaratan,  SKTP  nya akan diterbitkan setelah Pengawas sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a memverifikasi hasil penilaian kinerja guru yang dimaksud, dan mengentrikannya.

8.  Bagi  guru  yang  mengikuti  program  Pengembangan  Keprofesionalan  Berkelanjutan  (PKB) dengan pola pendidikan dan latihan (diklat) paling banyak 100 jam (14 hari kalender) dalam bulan  yang  sama,  dan  mendapat  izin/persetujuan  dari  dinas  pendidikan  setempat,  maka tunjangan profesinya tetap dibayarkan.

9.  Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota  sesuai  dengan  kewenangannya  melakukan verfikasi  bukti  fisik  ekuivalensi  kegiatan  pembelajaran/pembimbingan  yang  disampaikan oleh  kepala  sekolah  sesuai  format  bagi  guru  yang  bertugas  pada  SMP/SMA/SMK  yang melaksanakan  kurikulum  2013  pada  semester  pertama kemudian  kembali  melaksanakan kurikulum 2006 pada semester 2 tahun pelajaran 2014/2015

10.  Selama liburan berdasarkan kalender akademik, guru tetap memperoleh tunjangan profesi. 

11.  Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota  sesuai  dengan  kewenangannya  melaporkan realisasi pembayaran setiap triwulan kepada:
a.  Direktorat Pembinaan  PTK  terkait,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  setiap triwulan  dengan  format  sebagaimana  lampiran  1  disertai  dengan  nama  penerima tunjangan profesi.
b.  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan,  Kementerian  Keuangan  dengan  format sebagaimana  lampiran  tersebut  pada  PMK  pada  bulan  Agustus  untuk  laporan semester I (triwulan 1  dan 2) dan pada bulan April tahun  anggaran berikutnya untuk semester II (triwulan 3 dan 4).

12.  Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota  sesuai  dengan  kewenangannya  melaporkan penyerapan atau penyaluran tunjangan profesi per triwulan sebagaimana berikut.
a.  Laporan triwulan I paling lambat akhir bulan April 2015.
b.  Laporan triwulan II paling lambat akhir bulan Juli 2015.
c.  Laporan triwulan III paling lambat akhir bulan Oktober 2015.
d.  Laporan triwulan IV paling lambat akhir bulan Desember 2015.

13.  Tunjangan  profesi  disalurkan  kepada  rekening  guru  yang  memenuhi  persyaratan  setiap triwulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

14.  Pelaksanaan  Pembayaran  Tunjangan  dan  Perencanaan  Anggaran  memperhatikan  hal-hal berikut.
a.  Apabila  terjadi  kekurangan  atau  kelebihan  dana  yang  dialokasikan  dengan realisasinya,  maka  akan  diperhitungkan  pada  tahun  anggaran  berikutnya  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.  Tunjangan  profesi  dan  kurang  bayar  tahun-tahun  sebelumnya  bagi  guru  PNSD dibayarkan  oleh  Dinas  Pendidikan  Provinsi/kabupaten/kota  sesuai  dengan kewenangannya sesuai lokasi terbitnya SK.
c.  Apabila  terjadi  perubahan  tempat  tugas  atau  status  kepegawaian  guru  antarsatuan pendidikan,  antarjenis  pendidikan  dalam  satu  Dinas  Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota  sesuai  dengan  kewenangannya,  antarkabupaten/kota, antarprovinsi,  dan  antarkementerian,  baik  atas  kepentingan  kedinasan  atau pemekaran  wilayah,  guru  PNSD  menjadi  pengawas  satuan  pendidikan,  maka tunjangan  profesi  bagi  guru  PNSD  dibayarkan  oleh  Dinas  Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota  sesuai  dengan  kewenangannya  sesuai  lokasi  terbitnya  SK tunjangan  profesi  pada  tahun  anggaran  berjalan  dengan  melampirkan  bukti  fisik beban  mengajar  minimal  24  jam  per-minggu  atau  ekuivalensinya  dari  tempat  tugas yang  baru.  Status  yang  bersangkutan  akan  disesuaikan  pada  SK  tunjangan  profesi tahun  berikutnya,  sedangkan  untuk  pengawas  pendidikan  khusus  dan  pengawas pendidikan  dasar  dibayarkan  melalui  dana  Direktorat  Pembinaan  PTK  Dikdas, pengawas pendidikan menengah dibayarkan melalui dana Direktorat Pembinaan PTK Dikmen, pengawas TK dibayarkan melalui dana Direktorat Pembinaan PTK PAUDNI.
d.  Apabila  terjadi  mutasi  guru  PNSD  menjadi  pejabat  struktural,  fungsional  lainnya, meninggal  dunia  atau  karena  pensiun  dini,  maka  tunjangan  profesi  guru  PNSD tersebut  maka  pembayaran  tunjangan  profesinya  akan  dihentikan  bulan  berikutnya, kecuali mutasi guru PNSD menjadi pengawas satuan pendidikan.

15.  Monitoring  dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  pembayaran  tunjangan  profesi  dilakukan pada  periode  antara  bulan  Mei  sampai  Desember  tahun  berjalan  dengan  berkoordinasi dengan stakeholder terkait.

16. a)  Khusus  untuk  Direktorat  Pembinaan  PTK  Dikdas  memverifikasi  kelayakan  calon  penerima tunjangan  profesi  lulusan  tahun  2007  sampai  dengan  2013  maupun  lulusan  tahun  2014 (beban  mengajar  24  jam,  rasio  siswa  guru,  masa  kerja,  golongan,  dan  gaji  pokok)  secara digital sebelum SKTP diterbitkan.
b)  Sebelum  penerbitan  SKTP,  guru  dapat  melihat  kelengkapan  data  dan/atau  persyaratan untuk  menerima  tunjangan  profesi  pada  situs  www.kemdikbud.go.id  dan  akan  dikirim melalui email, untuk melengkapi jika ada persyaratan yang kurang melalui sistem dapodik di sekolah masing-masing.
c)  Bagi  guru  yang  SKnya  belum  terbit  karena  datanya  belum  memenuhi  persyaratan,  akan diterbitkan  jika  guru  tersebut  memenuhi  syarat  berdasarkan  hasil  pengecekan  Dapodik yang  datanya  sudah  diperbaiki  oleh  guru  yang  bersangkutan  melalui  operator  sekolah paling  lambat  triwulan  ke  dua.  SK  tersebut  mencakup  seluruh  hak  guru  jika  guru  tersebut memenuhi persyaratan menerima tunjangan profesi sejak triwulan I.

17. Apabila  sistem  digital  tidak memungkinkan untuk diproses melalui sistem digital, diperlukan pemberkasan secara manual.
1.  Direktorat  Pembinaan  PTK  terkait  meminta  Dinas  Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai  dengan  kewenanganya  untuk  memverifikasi  kelayakan  calon  penerima  tunjangan profesi  lulusan  tahun  2007  sampai  dengan  2013  maupun  lulusan  tahun  2014  (beban mengajar 24 jam,  rasio siswa guru, masa kerja, golongan,  gaji pokok, dan NPWP) sebelum SKTP diterbitkan secara manual.
2.  Bagi  guru  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah  yang  menambah  pemenuhan  jam mengajar  di  adrasah/SMP/SMA/SMK/SMLB  harus  sesuai  dengan sertifikat  pendidiknya dan ketentuan perundangan lainnya serta wajib melampirkan surat keterangan penugasan disertai  jadwal  mengajar  mingguan  dari  kepala  satuan  pendidikan  yang  disahkan  oleh kantor  kementerian  agama Provinsi/kabupaten/kota sesuai  dengan  kewenangannya bagi yang  mengajar  di  madrasah  atau  dinas  pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai  dengan kewenangannya bagi yang mengajar di Madrasah/SMP/SMA/SMK/SMLB. Surat keterangan,sertifikat  pendidik dan  jadwal  mengajar  tersebut  dikirim  ke  Direktorat  Pembinaan  PTK terkait.
3.  Bagi  guru  penerima  tunjangan  profesi  dengan  cara  manual,  mekanisme  penerbitan  SKTP sama  dengan  tahun  sebelumnya,  yaitu  Direktorat  Pembinaan  PTK  terkait  memberikan daftar  calon  penerima  tunjangan  profesi  untuk  selanjutnya  diverifikasi  oleh  Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan alasan pemberian tunjangan profesi dihentikan apabila guru penerima tunjangan profesi memenuhi satu atau beberapa keadaan sebagai berikut.
1. Meninggal dunia;
2. Mencapai batas usia pensiun;
3. Tidak bertugas lagi sebagai guru atau pengawas pada satuan pendidikan;
4. Sedang mengikuti tugas belajar;
5. Tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang diperuntukannya kecuali bagi guru yang dimutasi akibat implementasi SKB Lima Menteri tentang penataan dan pemerataan guru PNS;
6. Memiliki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional lainnya;
8. Pensiun dini;
9. Melakukan tindakan melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh pengadilan; atau
10. Dengan alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Kondisi tersebut di atas dibuktikan dengan surat resmi atau surat keterangan dari pihak yang berwenang

source : animulyana.blogspot.com

TERBARU " MENTERI YUDDY BLAKBLAKAN 2 PEKAN LAGI"

TERBARU " MENTERI YUDDY BLAKBLAKAN 2 PEKAN LAGI"
Asalamu'alaikum wr.wb. selamat pagi dan salam sejahtera untuk rekan-rekan guru seluruh indonesia....
mari simak informasi terbaru berikut ini..
Pemerintah berencana memangkas jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang dinilai masih sangat gemuk dan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Adapun jumlah PNS yang dikurangi bisa mencapai 1 juta orang. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN- RB) sedang melakukan pengkajian yang komprehensif dalam waktu sebulan ini.


“(Untuk memastikan) apa betul kelebihan atau kekurangan, tapi sepertinya pasti kelebihan dalam arti tidak sebanding dengan anggaran biaya pegawai yang sudah sangat besar,” ujar Menpan-RB Yuddy Chrisnandi di Jakarta.

Menurut dia, anggaran negara yang dialokasikan untuk pegawai sudah masuk dalam kategori tidak sehat. Sebab, alokasi untuk pegawai saat ini kurang lebih 40 persen dari total anggaran nasional. Persentase tersebut sudah masuk kategori cukup besar. Bahkan di beberapa daerah anggaran untuk pegawai lebih dari 50 persen. Setidaknya 115 daerah memiliki anggaran di atas 50 persen . Pemangkasan jumlah PNS ini nantinya nanti akan membuat anggaran pegawai lebih sehat.

“Itu kan sudah lampu merah. Masa anggaran pegawai lebih besar dibanding anggaran pembangunan. Itu semua akan kita perbaiki,” katanya.

Kemenpan-RB masih akan melakukan kajian secara komprehensif mengenai kepegawaian. Pekan ini mereka akan mengundang dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta instansi lain untuk menghitung komposisi PNS secara proporsional.

Yuddy menjanjikan dalam waktu dua pekan akan membeberkan perkembangan dari kajian yang telah dilakukan. Dalam waktu dekat, Kemenpan- RB juga akan melakukan rapat kerja dengan mengundang pihak-pihak yang berkaitan dengan kepegawaian. Ini dilakukan untuk menginventarisasi penyebaran aparatur di berbagai instansi dan mana yang produktif dan tidak. Selain itu, Kemenpan-RB akan meminta setiap instansi melakukan audit organisasi dan pegawai untuk mengetahui struktur dan pegawai yang ada sudah ideal atau tidak.

Saat ini setiap instansi sudah melakukan analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK). “Mungkin jangan-jangan pegawainya terlalu banyak karena strukturnya lebar, tapi tidak ada kerjanya. Data anjab dan ABK sudah ada, tinggal nanti kami update,” urainya.

Masalah gemuknya jumlah PNS sudah menjadi perhatian pemerintah sebelumnya. Kebijakan moratorium penerimaan PNS diambil untuk membendung bertambahnya jumlah PNS.

Yuddy menilai jumlah PNS mencapai hampir juta orang terlalu besar. Menurut dia, negara ini besar, tapi hendaknya bukan saja dilihat dari kuantitas, melainkan kualitas PNS terhadap beban kerja. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Kemenpan-RB, Setiawan Wangsaatmaja berharap evaluasi kepegawaian secara komprehensif dapat tuntas dalam bulan ini. Menurut dia, kajian ini cukup memakan waktu lama, yakni sejak tahun lalu.

“Kita menghitung seluruhnya. Pertanyaan apa opsinya itu kan juga harus segera dikeluarkan. Misalnya opsinya apa, konsekuensi biaya ini kan harus dihitung. Ini yang membuat lama,” ungkapnya.

Mengenai jumlah ideal PNS, pria yang akrab disapa Iwan itu menjawab bervariasi, tergantung pada intervensi teknologi. Jika e-government masuk, PNS yang dibutuhkan tidak akan banyak. Kalau ada egovernment pekerjaan 10 orang mungkin bisa dilakukan hanya dua atau tiga orang.




Demikian informasi terbaru yang dapat saya berikan ...
semoga bermanfaat.......






Jadwal Ujian Nasional 2013 Lengkap (SD, SMP, SMA)

Jadwal Ujian Nasional 2013 Lengkap (SD, SMP, SMA)
Buat Teman-teman yang lagi nyari Jadwal UN 2013, Ini Kakak kasih Informasinya.

Jadwal Ujian Nasional 2013 Lengkap (SD, SMP, SMA)

 
Tingkat
Latihan I
Latihan II
Ujian Utama
Ujian Susulan
SMA/ MA
25-27 Feb 2013
20-23 Maret 2013
30 Apr-4 Mei '13
06-10 Mei 2013
SMK
21-23 Feb 2013
18-20 Maret 2013
30 Apr-4 Mei '13
06-10 Mei 2013
SMP/ MTs./ SMPLB
21-23 Feb 2013
18-20 Maret 2013
06-10 Mei 2013
13-16 Mei 2013
SD/ MI/ SDLB
21-23 Maret 2013
15-17 April 2013
13-15 Mei 2013
20-22 Mei

Daftar Urut Prioritas (Longlist ) Calon Peserta Sertifikasi Bagi Guru Madrasah Dalam Jabatan

Daftar Urut Prioritas (Longlist ) Calon Peserta Sertifikasi Bagi Guru Madrasah Dalam Jabatan
Bagi Guru yang sedang sertifikasi, berikut kami sajikan Daftar Urut Prioritas (Longlist ) Calon Peserta Sertifikasi Bagi Guru Madrasah Dalam Jabatan yang mungkin Anda termasuk dalam daftar tersebut berikut ini. Langsung aja Klik Di Sini

INFOMASI TERBARU " DANA HIBAH RP.3 JUTA/ORANG PERTAHUN UNTUK HONORER "

INFOMASI TERBARU " DANA HIBAH RP.3 JUTA/ORANG  PERTAHUN UNTUK HONORER "
Asalamu'alaikum wr.wb. salam sejahtera untuk kita semua , semoga kita selalu dalam lindungan allah SWT...
mari simak informasi terbaru berikut ini....

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengeluarkan dana hibah tahun 2015 untuk guru honorer sebesar Rp 59 miliar. Anggaran ini disalurkan dan dikelola melalui Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Kota Bandung.


Ketua DPC FGII Kota Bandung Yusephalandi mengatakan, dana tersebut akan diberikan kepada 19.079 guru honorer yang ada. Jadi, masing-masing guru menerima sekitar Rp 3 juta.

"Dana dari Pemkot Bandung berjumlah Rp 58.999.988.085. Dengan 19.079 guru honorer, masing-masing menerima Rp 3.086.115 perguru per tahun," kata Yusep di SMKN 2 Bandung, Jalan Ciliwung, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/1).

Dana hibah ini sudah menjadi hak guru honorer setiap tahun. Sejak 2011, pemkot sudah menganggarkan dana hibah untuk guru-guru honorer.

Guru yang mendapat dana hibah tahun 2014 berhak mendapatkan kembali tahun ini. Kecuali, guru yang sudah menjadi pegawai negeri sipil, meninggal dunia, atau sudah tidak mengajar lagi. 

Proses penyaluran akan dimulai dengan pemberkasan syarat-syarat yang harus diajukan para guru. Kelengkapan berkas ini nantinya akan diverifikasi kelayakannya.

Penyelesaian penyaluran dana hibah sampai ke tangan penerima diperkirakan paling cepat akhir Januari 2016. Pasalnya, jumlah penerima cukup banyak, sehingga proses verifikasi memerlukan waktu yang tidak sebentar.

"Calon penerima harus melengkapi berkas dan mengumpulkannya di tempat yang ditentukan," ujarnya.

Yusephalandi mengatakan, jumlah guru honorer di Kota Bandung sebenarnya mencapai 20.400.Namun, anggaran yang disediakan pemkot hanya cukup untk 19 ribu guru.

Meski demikian, guru honorer yang tidak masuk daftar bisa mengisi kekosongan kuota awal penerima dana hibah yang tidak memenuhi syarat. Diperkirakan, ada 600 guru penerima dana hibah 2014 yang menjadi PNS, pensiun, atau meninggal dunia. Kuota ini yang bisa diberikan kepada guru honorer yang tidak masuk dalam daftar penerima.

Ketua Aliansi Guru Honorer Indonesia (AGHI) Kota Bandung Iman Supriatna berharap penyaluran dana hibah ini bisa dipercepat. "Jangan sampai tersendat atau telalu lama penurunannya," katanya.

Ia berharap proses pemberkasan benar-benar diveifikasi dengan saksama agar tidak salah sasaran. Jadi, tidak ada pihak menyalahgunakan yang berakibat dana hibah justru diterima oleh orang-orang yang tidak berhak.



Demikian informasi terbaru yang dapat saya sampaikan.....
semoga bermanfaat.......






Soal-soal Latihan Sukses UN 2013 (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA)

Soal-soal Latihan Sukses UN 2013 (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA)
Bagi teman-teman yang sebentar lagi mau menghadapi yang namanya ujian gede-gedean itu (UN) pasti sekarang sudah mulai menyiapkan segala sesuatunya. Baik pelajaran yang di UN-kan maupun yang tidak. Ok dech langsung aja nih saya kasih link download Soal-soal Latihan Sukses UN 2013 (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA) dirrect lo....

Oke dech ni Langsung aja  DOWNLOAD DI SINI!

Format Model C PNS (Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga)

Format Model C PNS (Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga)
                                                                                                                            No. Gaji:
SURATKETERANGAN
UNTUK MENDAPATKAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KELUARGA
 


                        Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1.     Nama lengkap                           :   Binti Sholihah, S.Pd. I             NIP. 19800821 200501 2 018
2.     Tempat / Tgl. Lahir                   :   Blitar, 21 Agustus 1980
3.     Jenis Kelamin                            :   Pria   / Wanita  *)
4.     Agama                                      :   Islam
5.     Status Kepegawaian                    :   Pegawai Negeri / Calon Pegawai Negeri   *)
6.     Jabatan Struktural /                   
     Fungsional                                :   PNS GURU PAI Pada MI Al-Huda
7.     Pangkat / Golongan                  :   Penata Muda (III/a)
8.     Pada Instansi Dep.                     :   Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk
9.     Jenis Kepegawaian                     :   Pegawai Negeri Sipil Pusat
10. Masa Kerja golongan                 :   05 thn 0 bln; Masa kerja tambahan: 0 Bln;
11. Digaji menurut                           :   PP.11 th.2011 dengan pokok gaji  Rp. 2.009.000,-  tht. 1 Januari 2011
12. Alamat / tempat tinggal              :   Jl. Letnan Sudibyo H, No.1, Bogo - Nganjuk
13. Alamat / tempat tugas                :   Jl. Letjend. Suprapto Ic No.15 Bonggah - Ploso - Nganjuk

               Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa saya :
a.          Disamping jabatan utama tersebut, bekerja pula sebagai:
                …………………………………………………………………………………………………………
                Dengan mendapat penghasilan sebesar        Rp. ……………………………………. Sebulan
b.         Mempunyai pensiun / pensiun janda                       Rp. ……………………………………. Sebulan
c.          Mempunyai susunan keluarga sbb :

No
Nama Istri / Suami / anak
Tanggungan
Tanggal
Pekerjaan / Sekolah
Keterangan
(AK, AT, AA)
Kelahiran
Perkawinan

01
02
03

Joko Wahono
Respati Abhimakasta
Rayi Hengkara Danadyaksa

14-11-1980
22-05-2008
06-11-2011

19-05-2007
-
-

Swasta
-
-

SUAMI
AK
AK

d.         Jumlah anak seluruhnya : 2 (yang menjadi tanggungan termasuk yang tidak masuk dalam daftar gaji)
Keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila keterangan ini ternyata tidak benar (palsu), saya bersedia dituntut di muka pengadilan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dan bersedia mengembalikan semua penghasilan yang telah saya terima yang seharusnya bukan menjadi hak saya.


Mengetahui,
Kepala KUA Kec. Nganjuk




Drs. H. Syahrowardi
NIP. 19640607 199303 1 003
Nganjuk, 05 Maret 2012
Yang menerangkan,




Binti Sholihah, S.Pd.I
NIP. 19800821 200501 2 018


                                                    


Catatan : AK    =  anak kandung
               AT    =  anak tiri
               AA    =  anak angkat
               *)       =  coret yang tidak perlu


DA  01.  04

Atau download file .Doc (Ms. Word) nya? Silakan Klik Di sini

Preview on Feedage: info-ptk-sekolah-dapodik-nisn-guru Add to My Yahoo! Add to Google! Add to AOL! Add to MSN
Subscribe in NewsGator Online Add to Netvibes Subscribe in Pakeflakes Subscribe in Bloglines Add to Alesti RSS Reader
Add to Feedage.com Groups Add to Windows Live iPing-it Add to Feedage RSS Alerts Add To Fwicki

Followers

Google+ Followers

Temukan Kami di Facebook